BPJS Kesehatan Haram?

bpjs kesehatan2Beberapa hari ini media cukup ramai memberitakan fatwa MUI yang baru keluar mengenai BPJS Kesehatan. Berdasarkan KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V, menyebutkan unsur yang menjadikan BPJS Kesehatan itu tak sesuai syariah adalah bunga. “Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad di antara para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (penipuan), maisir (perjudian), dan riba,” demikian tulis MUI dalam laman resminya. Berdasarkan Bintang.com, ada 5 poin mengapa MUI mengkategorikan BPJS kesehatan sebagai suatu yang tak sesuai dengan prinsip syariah.

1. Tidak mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam.
Menurut MUI dalam sistem akad (hukum) salah satu pihak dirugikan dalam BPJS, yakni pihak peserta.

2. Adanya bunga atau riba
Bunga sebesar 2 persen dibebankan pada peserta BPJS jika mereka menunggak bayaran.

3. Karyawan perusahaan yang menjadi peserta BPJS yang terlambat membayar iuran lebih dari 3 bulan akan diputus.
Ini jelas merugikan kamu sebagai karyawan. Gaji kamu dipotong perusahaan dengan alih-alih BPJS tapi tidak dibayarkan.

4. Non karyawan yang menjadi peserta BPJS yang terlambat membayar iuran lebih dari 6 bulan akan diputus.
Ini juga merugikan. Duit kamu yang sudah masuk ke BPJS akan hangus.

5. BPJS dinilai mengandung unsur gharar serta maisir
Gharar berarti ketidakjelasan kualitas dan kuantitas suatu produk sehingga bisa mengandung unsur penipuan.

Pro kontra menghiasi fatwa MUI ini. Ketua PBNU, Said Aqil Siraj menilai, langkah lembaga ulama itu terkesan terburu-buru menyimpulkan. Dikutip dari okezone.com, Said mengatakan bahwa “Mereka (MUI) mudah sekali berfatwa. Mereka punya metode sendiri, setahun bisa 11 fatwa. Di Mesir, setahun tiga kali seorang mufti berfatwa.” Meski demikian, Ia tak menampik bahwa persoalan BPJS perlu dibahas aspek hukum keagamaannya. Sebab itu, dalam muktamar NU awal Agustus mendatang, poin tersebut termasuk dalam satu masalah yang akan diulas pada forum batsu matsail.

Sementara itu, dari kompas.com, Hari Rabu, 29 Juli 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum tahu pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinikmati masyarakat saat ini tidak sesuai syariah. Kalla menyatakan, perlu digali lebih jauh alasan MUI terkait BPJS.”Saya belum baca itu, tetapi yang dimaksud halal itu jelas. Agama Islam itu sederhana, selama tidak haram, ya halal. Pertanyaannya, apanya yang haram? Tentu perlu kita gali,” kata Wakil Presiden Indonesia tersebut.

Bagi yang ingin mengetahui fatwa MUI tersebut, dapat download di SINI. Semoga hal seperti ini tidak membuat “heboh” para praktisi HRD dan karyawan.

Salam Damai,
Ewaldo Reis Amaral

Baca Juga “4 Tahapan Belajar” HERE

Baca Juga “3gp dalam Organisasi” HERE

Baca Juga “Memperternakan Kebaikan” HERE

*sumber foto: http://www.tribunnews.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s